Komnasdik Surati Menkumham Soal Perampasan Kampus ITATS

suaramandiri.com (Surabaya) - Kisruh legalitas pengelolaan kampus ITATS (Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya) yang sekarang dalam kendali Ir. H. Abdul Zikri, MM semakin memanas dan melebar. Usai mengirim surat himbauan penyerahan kampus (15/06), YPTS (Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya) yang mengklaim sebagai pengelola sah ITATS, juga meminta bantuan hukum kepada Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik).

Setelah menerima pengaduan YPTS tersebut, Komnasdik bergerak cepat dan menyurati Menkumham (Menteri hukum dan HAM), Senin (17/06) ditandatangani R. Deddy Chasbullah (ketua umum) dan Gedejanto, SH.MH.CD (Ketua Tim Advokasi) perihal laporan pelangaran PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Dalam suratnya itu, Komnasdik menerangkan pengambil alihan YPTS dan kampus ITATS telah melanggar UU RI tentang Yayasasan, Perguruan Tinggi, dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Dasar yang dipakai Ir. Abdul Zikri, MM merebut kampus ITATS adalah akta perdamaian atau dading yang dibuat tanggal 14 November 2006 dihadapan Notaris Ariek Wijyanto, SH. Akta nomor : 01 tersebut antara Ir. Soetikno Hadiwijojo (Mantan Ketua pengurus YPTS versi Ir. IK. Sandhi, M.sc) dengan Ir. H. Abdul Zikri MM menurut Komnasdik tidak sah.

"Ir. Soetikno Hadiwijojo yang mengaku dan mengatasnamakan sebagai Ketua Pengurus YPTS, padahal yang bersangkutan telah mengundurkan diri tanggal 10 November 2006 sebelum akta perdamaian atau dading itu dibuat, sehingga yang bersangkutan melanggar UU RI tentang Yayasan Pasal 38 dan 39. Selain itu, status Ir. Soetikno Hadiwijojo saat itu sedang menjalani tahanan PN Surabaya di rutan Medaeng selaku terdakwa II dalam perkara pidana register nomor : 2650/Pid.B/2006/PN Sby. Hal tersebut sudah melanggar ketentuan UU dan Kepatutan. Berdasarkan hasil investigasi, pihak Rutan Medaeng tidak pernah memberikan izin keluar kepada Ir. Soetikno Hadiwijojo untuk pembuatan akta tersebut, sehingga diduga kuat akta perdamaian atau dading itu tidak benar." tulis Komnasdik.

Perampasan kampus ITATS dengan bantuan Kombes Coki Manurung, Kapolrestabes Surabaya pada saat itu, di tahun 2010 dengan pengerahan pasukan bersenjata lengkap tidak luput dari sorotan. Komnasdik menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat HAM dan hak otonomi kampus.

Berdasarkan fakta dan bukti itu, Komnasdik memohon Menkumham berkenan mencabut tambahan berita negara RI tanggal 5 Januari 2007 Nomor : 2 dan membatalkan Akta Nomor : 03 tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ariek Wijayanto, SH. Sampai berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut Komnasdik terlibat dalam upaya perampasan kampus ITATS sulit dikonfirmasi dan memlilih 'puasa bicara' alias bungkam. (Yudha)

Sumber : http://www.suaramandiri.com/index.php/hukum/item/475-komnasdik-surati-menkumham-soal-perampasan-kampus-itats




Berita Terkait


Komentar dari Facebook


Isi Komentar Anda:

Nama
Website
Komentar
 


Kode